Iptu Awet Santoso Hadiri Dialog Kebangsaan di Nunukan

Nunukan - Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Komandan Kompi 3 Batalyon C Pelopor Iptu Awet Santoso menghadiri Dialog kebangsaan yang diinisiasi oleh Kodim 0911 Nunukan di Gedung Olahraga Dwikora, Selisun Nunukan, Kamis (1/6).

Selain dari Brimob, kegiatan dialog kebangsaan tersebut juga dihadiri Asisten II Sekda Nunukan H. Hanafiah, Kapolres Nunukan AKBP Jepri Yuniardi, SIK, Danlanal Nunukan Letkol Laut (P) Ari Aryono, Dansatgas Pamtas Yonif 611/Awl  Letkol Inf Sigid Hengky Purwanto, Kasdim 0911/Nnk Mayor Inf Biringallo, Kepala Bea Cukai Nunukan Max Rori, Kepala Imigrasi Nunukan Fery Herling, Kakesbangpol Suhadi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, aktivis LSM, dan Siswa/Siswi SLTA.

Dalam dialog tersebut membahas dan menyampaikan wawasan tentang Pancasila serta merefresh kembali pengetahuan warga negara Indonesia tentang Pancasila. “Momen yang bagus ini haruslah menjadi pelecut semangat kita untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita dari ulah para oknum yang ingin menghilangakannya, karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan dan Pancasila adalah pemersatunya,” tegas Danyon C Pelopor AKBP Henzly Moningkey, S.I.K, M.Si di Mako Batalyon C Pelopor, Jum,at, (2/6)

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Heri Heryandi, S.I.K mengharapkan bahwasanya dengan digelarnya kegiatan tersebut dapat meneguhkan sikap kita bahwa Pancasila sebagai dasar dan acuan kita untuk menjadi Indonesia yang adil makmur dan sejahtera.“Pancasila harus dibumikan kembali di perbatasan, karena sebagai sabuk NKRI daerah perbatasan harus lebih Pancasila dalam rangka mengantisipasi gangguan dari luar,” tegas Kombes Heri Heryandi.

Sebegai unsur Penegak Hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus ada kerjasama guna mencegah siapa saja yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan NKRI.

Langkah-Langkah polri dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat mengikis nilai-nilai pancasila  yaitu merangkul, melakukan pendekatan hukum sesuai Undang-undang  yang berlaku, kalau terjadi pelanggaran maka Penegakan hukum diperlukan. Apalagi Hal itu mengarah pada tindak pidana teroris maka akan di ambil tindakan tegas sesuai UU terorisme yang berlaku di indonesia. (ries/feb/jnb)